DEKLARASI GERAKAN RAKYAT PEDULI GAMBUT

Rabu, 16 Desember 2015 beberapa elemen penggiat lingkungan, Instansi Pemerintah, Pakar Gambut dan LSM berkumpul di Bulak Sumur Jogjakarta, tepatnya di Kampus Universitas Gajah Mada (UGM). pertemuan atau kegiatan yang digagas antara kerjasama Universitas Gajah Mada dan Media Research Center Media Group berusaha mengakomodir berbagai kepentingan dan pihak terkait untuk membuat sebuah kegiatan FGD (Focus Group Discussion). munculnya titik api di lahan gambut terjadi karena (1) lemahnya penegakan hukum, (2) kesalahan pengelolaan lahan gambut dan non gambut, (3) tidak berjalannnya sistem pencegahan dini, (4) penyalahgunaan perizinan, (5) adanya mafia pembakaran hutan, (6) pengetahuan tentang bahaya kebakaran hutan belum sampai pada level psikomotorik, (7) masyarakat internasional yang ingin agar bisnis agro industri surut, (8) dorongan untuk mendapatkan lahan yang berkualitas, (9) nilai lahan bakar yang lebih mahal, dan (10) cara pandang yang keliru dalam melihat kearifan lokal.  Selain permasalahan, FGD ini memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang dalam solusi titik api.

Hasil dari pertemuan tersebut dilihat dari beberapa masalah di atas maka beberapa elemen tersebut mendeklarasikan Gerakan Rakyat Peduli Gambut di Kampus Universitas Gajah Mada (UGM) yang di tandatangani dan didukung oleh Pakar Gambut di Jogjakarta, Akademisi, Instansi Terkait, Mashasiswa UGM, Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMG-J) dan Mitra Aksi. beberapa poin dari isi Deklarasi tersebut adalah mendukung pengelolaan Gambut lestari.

Read More

DAMPAK PEMBUATAN KANAL OLEH PERUSAHAAN BAGI LAHAN GAMBUT

Pemanfaatan lahan gambut tropis, khususnya di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan penduduk akan lahan, pangan, kayu bakar, dan bahan bangunan. Pemanfaatan tersebut sangat terkait dengan kebijakan pemerintah dalam kegiatan konversi hutan, industri perkayuan,transmigrasi dan pemukiman penduduk serta perluasan lahan pertanian. implementasi yang bisanya dilakukan adalah dengan melakukannya deforestasi yang di ikuti dengan pembangunan kanal atau saluran drainase untuk mengeringkan air yang tersimpan pada lahan gambut. apabila ini tidak bisa dikendalikan dengan baik dan benar akan banyak timbul permaslahan lingkungan.

Beberapa dampak tentang praktek drainase atau kanal - kanal yang dibuat oleh konsesi perusahaan terhadap lahan gambut yang tergenang akan menghanyutkan karbon terlarut sehingga mempengaruhi keseimbangan penyimpanan karbon pada lahan gambut. Pembuatan kanal - kanal oleh Perusahaan di lahan gambut menyebabkan terjadinya penurunan (Subsidence) ketebalan lahan gambut serta akan menyebabkan atau mempengaruhi fungsi hidrologi gambut itu sendiri.

Fluktuasi air pada permukaan pada musim hujan dan musim kemarau akan menjadi meningkat karena kapasitas menampung air pada lahan gambut menurun. disamping itu juga kanal - kanal yang di buat oleh Perusahaan di lahan konsesi mereka akan menyebabkan adanya peluang intruisi air bergaram dari laut.

Read More

SEJARAH TERBENTUKNYA JARINGAN MASYARAKAT GAMBUT JAMBI "JMGJ"

Saat ini rakyat Jambi sedang mengalami kesulitan mengenai lahan yang dirampas oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, pertambang dan HTI. Kesulitan yang dihadapi masyarakat antara lain rendahnya pendapatan dan kemiskinan yang semakin meningkat karena sempitnya ruang kelola masyarakat sebagai sumber-sumber kehidupan, di sisi lain pemerintah tampaknya tidak memberikan perhatian kepada masyarakat bahkan pemerintah memberikan izin-izin konsesi pada perusahaan perkebunan kelapa sawit dan HTI di atas tanah-tanah masyarakat.

Selain menyempitnya ruang kelola masyarakat akibat dari dirampasnya lahan masyarakat, beroperasinya HTI dan perkebunan kelapa sawit ini telah menghancurkan ekosistem gambut, terjadinya kerusakan lingkungan yang luar biasa parah, menyebabkan terjadinya krisis air, pangan dan berdampak juga pada pemanasan global serta perubahan iklim.

Di Sumatera, dari sekitar 4,6 juta hektar luas hutan rawa gambut, 9,95% nya berada di Propinsi jambi (seluas 716.838 Ha) yang terdapat di pesisir timur Sumatera yang meliputi Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Kawasan gambut di Jambi memiliki kedalaman yang variatif (dangkal, sedang, dalam dan sangat dalam), yang tersebar di 3 kawasan ekosistem penting yakni ekosistem dataran tinggi (kerinci sebelat), ekosistem Batang Hari dan ekosistem pasisir. Kawasan gambut di propinsi Jambi merupakan kawasan yang mengalami kerusakan yang begitu parah, hampir 70% total kawasan gambut di propinsi Jambi dikonversi menjadi kawasan industry skala besar seperti perkebunan sawit, pertambangan dan HTI.

Lahan gambut ini memiliki arti yang penting bagi kehidupan masyarakat di wilayah kabupaten hilir Jambi yang terdiri dari 3 kabupaten; Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Muaro Jambi. Untuk melindungi ekosistem gambut ini, serta untuk memmpertahankan sumber-sumber kehidupan rakyat maka masyarakat gambut Jambi berkumpul dan membentuk organisasi Jaringan Masyarakat Gambut Jambi.

Organisasi ini terbentuk pada tanggal 23 Oktober 2012 di Provinsi Jambi. pembentukan dilakasanakan kongres Masyarakat Gambut I setelah beberapa periode berjalan dan berkembangnya kebutuhan masyarakat atas persoalan diatas. Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ) melaksanakan kongres II di LPMP Provinsi Jambi pada tanggal 27 - 28 Oktober 2014. 

Read More